Kabar Journalist

Home / Bisnis / Ekonomi / Industri / Infrastruktur / Jawa Barat / pemerintahan / sosial / Sukabumi

Senin, 27 Maret 2023 - 21:16 WIB

Audensi bersama Komisi II DPRD, FPP Palabuhanratu Walk Out dan Tuntut GM PLTU Mundur

Kabarjournalist.com – SUKABUMI – Audensi antara Forum Pemuda Palabuhanratu ( FPP) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi berakhir dengan walk out, Senin (27/03/2023).

Berawal dari kedatangan FPP yang diterima langsung Ketua Komisi II DPRD Deni Gunawan menyoal dugaan pencemaran lingkungan yang di lakukan oleh pihak PLTU Indonesia Power Jawa barat 2 dan bertempat di Ruangan Bamus Gedung DPRD Pelabuhanratu.

Ditengah acara, FPP yang diketuai Friady Mahyuzar, melakukan aksi walk out di tengah audensi karena alasan kecewa, Pasalnya General Manager sebagai pemangku tertinggi PLTU Jabar 2 tidak hadir.

“Kami memutuskan untuk walk out karena penanggungjawab tertinggi disini yaitu General Manager itu tidak hadir. Itu sikap yang tidak gentlemen dan tidak humanis. GM ini diduga juga banyak melakukan penyalahgunaan wewenang dan kebijakan seperti misal adanya koperasi pegawai. Dengan adanya koperasi pegawai di PLTU ada dugaan monopoli luar biasa dan hal lainnya,” tukas Friady.

Baca Juga  Pengurus SMSI Karawang Resmi Dilantik, 35 Perusahaan Media Tergabung

Selain itu, Ia mengatakan aksi walk out akan disusul dengan aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat.

“Kami akan persiapkan. Insyaa Allah akan dihadiri oleh 3 ribu massa. Kami gak ada lagi audiensi tapi aksi. Akan kami diskusikan dulu dengan tokoh masyarakat, tokoh OKP, Ormas, dan unsur-unsur terkait lainnya yang terdampak. Pak Eric Thohir sendiri menegaskan anak perusahaan BUMN ini harus dipangkas, jadi langkah kebijakan GM tersebut tidak memperhatikan himbauan menteri,” tegasnya lagi.

Friadi menambahkan, saat dia menanyakan pada pihak PLTU yang hadir terkait keberadaan GM PLTU, dijawab bahwa GM sedang On The way.

Baca Juga  Raker ke-1 Sukabumi Raya Bahas Peran Media dalam Mendukung Sukabumi

“Saya tanya, Otw darimana? Dijawab Otw dari Medan. Itu salah satu hal yang mengecewakan kami dan merasa seolah dipermainkan,” tandasnya.

Ketua FPP juga menegaskan sekali lagi tuntutannya yang utama saat ini adalah “Menuntut GM PLTU Mundur!”.

“Jika tidak, kami juga akan lakukan audiensi dengan Kementrian BUMN dan aksi massa terdampak !,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan mengatakan, menurut Informasi dari beberapa Sumber termasuk dari pihak PLTU itu sendiri.

“Memang perlu adanya beberapa perbaikan sehingga kalau pun ada pencemaran itu perlu d minimalisir tetapi tidak bisa di hindari lagi tadi pihak perusahaan berbicara seperti itu”, ucap Deni.

Deni juga menambahkan, perlu diadakan Audensi yang ke 2 dan harus di hadiri semua pihak supaya permasalahannya jelas, dan dapat secepatnya di selesaikan, kita pun dari Komisi dua minggu depan akan mengagendakan sidak langsung kelapangan atau Cross cek langsung sambil menunggu hasil pengecekan pencemaran udaranya dari pihak terkait.

Baca Juga  Rapat Terakhir Bersama Komisi I DPR RI, Prabowo Pamit dan Mohon Maaf

”Cross cek lapangan perlu karena ada beberapa permasalahan yang bisa di terima bay data dan ada yang harus di croos cek pangsung d lapangan,makanya Kita dan kawan kawan komisi 2 akan mengagendakan turun langsung ke kapangan minggu depan,” pungkasnya.

Terpantau hadir dalam audiensi, unsur DLHK , Kepala Puskesmas Palabuanratu, Forum Pemuda Palabuan (FPP) perwakilan dari ormas dan LSM. salah satunya HSNI (Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia) serta perwakilan dari Pihak PLTU itu sendiri.

Share :

Baca Juga

Jawa Barat

Mantan Wakasal Tepati Janjinya, Sambangi Markas GM FKPPI Kota Sukabumi. Ada Apa?

Bisnis

Bank Indonesia Hadiri Panen Raya Cabe Ponpes Al-Hikmah Al-Mahfudziyah Sukaraja.Kolaborasi Tingkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi

Sukabumi

Perkuat Sinergi, Imigrasi Sukabumi Gelar Rapat Timpora 2026: Fokus Awasi Kegiatan Orang Asing di Sektor Pertambangan

Bisnis

Panitia Camper Van Indonesia [CVI] Keresidenan Bogor Sambangi Pendopo. Temui Bupati Sukabumi

pemerintahan

Kars Survey Penilaian Akreditasi Blud Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu

Infrastruktur

Proyek Pembangunan Gedung Senilai Rp 1,6 Miliar Tanpa Koordinasi: DPRD Desak Wali Kota Lebih Kolaboratif

pemerintahan

Di Rapat Paripurna DPRD, Wali Kota Sukabumi Sampaikan Penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Nasional

Kapolri Disematkan Jadi Warga Kehormatan Marinir, Sinergitas TNI-Polri Makin Kokoh