Kabarjournalist.com – Kota Sukabumi kini menjadi tujuan banyak warga untuk berpindah tempat tinggal, salah satu alasannya jelas: jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang diselenggarakan pemerintah daerah berjalan baik dan bisa diandalkan. Kondisi ini menarik perhatian anggota DPRD Kota Sukabumi yang mulai menyusun langkah agar program ini tetap bermanfaat secara adil dan anggarannya tetap aman.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto atau disapa Kang Baher menyampaikan bahwa tingginya minat pindah domisili dari wilayah sekitar ke kota ini utamanya didorong keinginan mendapat akses layanan kesehatan yang terjamin. Hal ini menjadi kenyataan sosial sekaligus tantangan yang harus dihadapi dengan solusi tepat.
“Orang datang dan berpindah karena mereka merasakan ada pelayanan yang lebih baik, lebih terjamin. Itu bukti kerja kita sudah terasa, tapi juga harus dijaga agar tidak salah sasaran,” ujar Kang Baher saat ditemui awak media, Selasa (15/9/2026).
Ia menjelaskan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap bekerja sesuai aturan—memproses perpindahan selama syarat administrasi lengkap. Namun di sinilah celanya: berkas sudah sah, tapi belum tentu pemiliknya benar-benar menetap dan berhak menikmati hak layanan sepenuhnya.
Karena itu, usulan utama yang diajukan adalah memperkuat fungsi Dinas Sosial untuk turun langsung memverifikasi kebenaran tempat tinggal dan kondisi warga. Diterapkan pula aturan jeda waktu minimal satu bulan sejak pindah administrasi, sebelum jaminan UHC bisa digunakan.
Jeda Waktu Bukan Menutup Pintu, Tapi Menjaga Keadilan
“Kami sama sekali tidak menolak siapa pun yang ingin menetap dan membangun kehidupan di sini. Jeda satu bulan ini hanya cara agar kita bisa memastikan siapa yang benar-benar berdomisili, bukan sekadar pindah surat lalu memanfaatkan fasilitas sebentar saja,” tegasnya.
Pengecualian tetap terbuka luas: jika warga baru punya bukti sah sudah benar-benar tinggal dan beraktivitas di wilayah kota ini meski belum genap sebulan, mereka tetap bisa mengajukan verifikasi khusus lewat Dinas Sosial agar tetap terlayani.
Tujuan akhirnya satu: agar anggaran daerah tetap kuat, program kesehatan tetap terjaga mutunya, dan manfaatnya sepenuhnya diterima oleh warga yang memang berhak dan benar-benar berdomisili di Kota Sukabumi.
Red/HJS
