Kabar Journalist

Home / Hukum / Nasional / pemerintahan / Sukabumi

Jumat, 4 Agustus 2023 - 18:10 WIB

Hasil LHP BPK-RI Tahun 2022, Kemenkumham R.I Raih WTP Ke XIV

Kabarjournalist.com – BANDUNG – Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya bersama Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala UPT se-Jawa Barat dan Sub Bagian Keuangan dan BMN Kemenkumham Jabar dan UPT pagi ini (Jum’at, 04/08/2023) mengikuti Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 secara Virtual melalui Aplikasi Zoom langsung dari Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadanyana kepada Menkumham R.I Yasonna, H. Laoly didampingi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy. O.S Hiairej, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah.
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadanyana dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas segala kerjasama yang telah diberikan Kemenkumham demi lancarnya pemeriksaan keuangan.

Baca Juga  Kemenkumham Berikan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Longsor dan Banjir di Bandung Barat

“Pemeriksaan dimaksudkan agar entitas yang diperiksa dapat menggunakan keuangan negara sesuai peruntukannya. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara didasarkan kepada Peraturan BPK nomor 1 Tahun 2021. Jenis pemeriksaan berupa Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan PDTT,” ucap Nyoman.

Hasil dari pemeriksaan akan menunjukan bagaimana pengelolaan keuangan negara dilakukan sehingga menjadikan Opini. Kemenkumham memiliki peran penting bagi pencapaian pemerintah pusat. Kemenkumham adalah satu dari 12 Kementerian yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden R.I atas kontribusi PNBP kepada negara.

Nyoman menyatakan bahwa Kemenkumham mendapatkan Opini atas Laporan Keuangan yang didapat tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah ditunjukan Kemenkumham dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi Dharma Bakti kita kepada Bangsa dan Negara,” ujarnya..
Menkumham R.I Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada BPK yang telah membatu Kemenkumham dalam memberikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan serta tepat waktu yang pada akhirnya memperoleh Opini WTP ke 14 pada tahun 2022.

Baca Juga  Korban Diduga Terseret Ombak Pantai Pasir Putih Ditemukan Tim SAR Gabungan

“Saya mengingatkan kepada jajaran Kemenkumham untuk tidak lantas berpuas diri, tetapi sebagai penyemangat untuk bisa menjadi
lebih baik di tahun-tahun mendatang. Sinergitas dan kerjasama, pengawasan yang telah terjalin dengan BPK semoga dapat terus ditingkatkan dalam melaksanakan Tata Kelola Keuangan Negara yang baik dan benar,” Ucap Yasonna.

Menurutnya, adapun langkah-langkah dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang efektif, transparan dan akuntabel yaitu :

1. Tingkatkan kecermatan dan Konsistensi dalam Pengawasan dan Pengendalian,
2. Tingkatkan Kepatuhan,
3. Lakukan Pengawasan dan Pengendalian penatausahaan kas,
4. lakukan penertiban, pengawasan, pengendalian atas penatausahaan persediaan dan aset,
5. Lakukan Inventarisasi atas pemanfaatan aset tetap,
6. Lakukan Proses Identifikasi dan verifikasi atas properti investasi,
7.lakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran, 8. Koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

Baca Juga  Gelar Pertandingan Persahabatan, Lapas Warungkiara melawan Polsek dan Koramil Warungkiara

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu :
1. Optimalisasi perencanaan anggaran berdasarkan perencanaan kebutuhan yang cermat untuk mendukung pencapaian visi sesuai Renstraentitas
2. Agar kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan cermat dengan mempertimbangkan aspek tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga dan tepat waktu melalui rekanan/vendor yang kompeten dan kompetitif
3. Peningkatan kualitas manajemen aset melalui kegiatan inventarisasi pengadaan dengan memperhatikan aspek interoperabiltas dan menghindari pembelian berulang dan tidak berfungsi
4. Optimalisasi peran APIP melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi asistensi dan advisory untuk perbaikan sistem yang lebih efektif untuk mencegah penyimpangan dan temuan berulang dan bersinergi dengan BPK dalam kegiatan pemeriksaan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
5. Agenda Nasional Tahun 2024 antara lain adalah pengamanan pemilu Presiden/Wakil Presiden, Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah yang perlu didukung semua pihak agar berjalan baik, sukses, aman dan tertib.

Share :

Baca Juga

pemerintahan

DP2KBP3A Ajak Masyarakat Berani Laporkan Tindak Kekerasan Pada Anak dan Perempuan

Bisnis

Pemkot Sukabumi Kerjasama Bareng Pemkab Sukabumi terkait Keamanan Pangan di Perbatasan

pemerintahan

PERINGATAN HARI PAHLAWAN TINGKAT KAB SUKABUMI, KOBARKAN SEMANGAT PAHLAWAN PERANGI KEMISKINAN DAN KEBODOHAN

Jawa Barat

Malam Tradisi Perwira Semakin Haru Dengan Penampilan Rere Regina, Kepedulian Polri Untuk Sesama

Jawa Barat

Temuan Mayat Gegerkan Warga Cipelang Sukabumi, Babinsa Bersama Bhabinkamtibmas Langsung Evakuasi

Hukum

Indonesia dan Rusia Menandatangani Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Kerjasama di Bidang Hukum.

Sukabumi

Polisi Laporkan Tiga Orang Selamat dari Bencana Tanah Longsor Nagrak Sukabumi

Jawa Barat

Koramil 0607-11/Cibadak Amankan belasan pemuda hendak Tawuran