Kabar Journalist

Home / Jawa Barat / Sukabumi

Senin, 27 Februari 2023 - 18:22 WIB

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Bupati Marwan -pemkab Sudah Siapkan Langkah Antisipatif-

Kabarjournalist.com – Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami mengikuti rapat koordinasi (rakor)� pengendalian inflasi daerah tahun 2023 dari Pendopo, Senin, 27 Februari 2023. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) H. Muhammad Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta, setiap kepala daerah memonitor dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Apalagi, inflasi menjadi atensi pemerintah pusat, khususnya Presiden RI. H. Joko Widodo.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Sebab, harus berkolaborasi antara pusat dan daerah. Maka dari itu, rakor seperti ini akan terus berlanjut dan di setiap daerah bisa melakukannya bersama Forkopimda,” ujarnya.

Baca Juga  WABUP AJAK TPP P3MD PERKUAT KOMUNIKASI DAN KOLABORASI

Apalagi kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting. Sebab, dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat perjumlahan dari provinsi hingga kota/kabupaten,” ucapnya.

Maka dari itu, dirinya mengarahkan daerah untuk menggenjot peningkatan konsumsi belanja masyarakat. Apalagi, pasca pencabutan PPKM beberapa waktu lalu.

“Event-event seni dan olahraga, permudah perizinannya yang sesuai aturan. Termasuk promosikan desa wisata untuk menyerap produk UMKM daerah. Semua ini untuk meningkatkan perekonomian,” ungkapnya.

Selain itu, mengajak daerah untuk mendukung hilirisasi produk di sektor lain. Sehingga, hilirisasi tidak terpaku ke produk tambang saja.

“Produk pertanian, perikanan, hingga perkebunan pun bisa diolah menjadi produk jadi. Sehingga, bisa meningkatkan nilai tambah. Semisal ikan bisa diolah menjadi tepung yang tentu saja yang harganya akan melipat lebih tinggi,” bebernya.

Baca Juga  2 Narapidana Terorisme di Lapas Warungkiara Kibarkan Bendera Merah Putih dalam Upacara Peringatan HUT RI ke-78

Tak hanya itu saja, Mendagri meminta kepala daerah untuk memonitor secara langsung ke lapangan terkait ketersediaan pangan guna mengetahui harga dan pasokan pangan di daerahnya.

“Koordinasi dengan daerah lain. Jadi ketika satu daerah memiliki kekurangan pangan, bisa bekerjasama dengan yang surplus,” katanya.

Tak hanya itu saja, dirinya pun meminta pembelian produk dalam negeri untuk terus digenjot untuk membantu UMKM naik kelas.

“Dorong APBD untuk membeli produk dalam negeri,” bebernya.

Baca Juga  Dibantu Warga, Polsek Warudoyong Kota Sukabumi Amankan Terduga Pelaku Pembacok Warga

Sebelumnya, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencegah inflasi di Kabupaten Sukabumi mulai dari mencermati pergolakan harga di pasar hingga mengevaluasi hasil pertanian.

“Kalau sembako di Kabupaten Sukabumi sejauh ini aman. Apalagi, Kabupaten Sukabumi itu penghasil pangan,” bebernya.

Namun tak begitu saja, Pemkab Sukabumi� pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi inflasi. Apalagi menjelang puasa dan lebaran.

“Tanaman hasil panen kemarin kita upayakan bisa menjadi buffer stock. Selain itu, kita antisipasi harga sembako tinggi lewat upaya operasi pasar. Kita telah menyiapkan berbagai langkah,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Sukabumi

3 Pelaku TPPO Ditangkap Polisi, Korban Diperlakukan Tidak Layak di Luar Negeri

pemerintahan

Pasbalon Kepala Daerah Maju “Muraz Andri” Resmi Daftar ke KPU Kota Sukabumi

Infrastruktur

Yonif 310 KK Cikembar Bantu Warga Terdampak Gempa Cianjur , Bangun MCK dan Perbaiki Mushola Darurat

Bisnis

Satpol PP Kota Sukabumi Geruduk Pokdakan Mina Sauyunan Kadulawang, Ada Apa?

pemerintahan

Dandim 0607/ Kota Sukabumi Bersama Forkopimda Pantau Penyaluran Makan Gizi Gratis

Sukabumi

Tolak RUU Penyiaran , Puluhan Jurnalis Gelar Aksi Unjuk Rasa

Pendidikan

Diduga Keracunan Jajanan Makanan, Puluhan Pelajar SD Alami Gejala Mual dan Muntah

Pendidikan

Kepala Sekolah SMPN 1 Lengkong Tepis Dugaan Terkait Pemotongan Dana PIP