Kabarjournalist.com – Sukabumi – Rangkaian aksi unjuk rasa yang digagas oleh Forum RT/RW Kota Sukabumi pada hari ini berlangsung panas dan penuh gejolak. Aksi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi terkait anggaran diantaranya P2RW dan beberapa tuntutan lainnya, meluas menjadi protes besar atas ketidakpercayaan publik terhadap para wakil rakyat.
Berbagai elemen masyarakat, mulai dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), OKP, hingga warga umum turut memadati lokasi aksi, membawa tuntutan utama: pengajuan Hak Angket untuk pemakzulan Walikota Sukabumi.
Koordinator Aksi, Mauly Fahlevi Prawira, menjelaskan bahwa aksi ini adalah kelanjutan dari audiensi tanggal 20 Mei 2026 lalu. Puncak kemarahan terjadi karena janji yang disepakati di Balai Kota ternyata diingkari.
Pihak DPRD yang diharapkan menandatangani kesepakatan, justru tidak hadir dan meninggalkan lokasi, membuat massa menunggu dari siang hingga malam hari. Hal inilah yang memicu luapan emosi berupa vandalisme pada aset daerah, yang kemudian disayangkan dan diminta maafkan oleh pengurus Forum.
“Aksi ini bermula dari aspirasi kami, namun berkembang karena banyaknya ajakan yang beredar di masyarakat yang kami sendiri tidak tahu sumbernya. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, tuntutan pun melebar. Kami mengakui adanya coretan pada aset daerah sebagai dampak dari kekecewaan massa yang merasa dibohongi. Kami minta maaf, namun ini adalah kenyataan dari gejolak hati masyarakat,” ujar Mauly Fahlevi Prawira. Selasa (02/06/2026)
Masyarakat Tak Percaya Lagi: “Kalau Sudah Tak Percaya, Ya Cerai”
Di lokasi aksi, Sekretaris Jenderal LSM Annahl, Syah Arif, memberikan keterangan pers yang tegas dan penuh penekanan atas kekecewaan warga. Menurutnya, kejadian hari ini adalah bukti nyata bahwa wakil rakyat telah mengabaikan amanat masyarakat.
“Ini bentuk kekecewaan masyarakat Kota Sukabumi yang nyata. Rekan-rekan media sudah mendengar, kami bacakan 14 poin tuntutan kami. Tapi apa hasilnya? Satu pun Ketua Dewan atau anggota dewan tidak ada yang mengiyakan, apalagi mau menandatangani. Mereka malah kabur. Kami datang dari pagi, menunggu berjam-jam, tapi mereka justru bersenang-senang dan aman-aman saja di Balai Kota, sementara kami dipinggirkan di sini bersama kepolisian,” tegas Syah Arif.
Syah Arif menegaskan bahwa coretan atau vandalisme yang terjadi adalah cerminan kekecewaan yang sudah mendalam.
“Corat-coret itu bukan sekadar kerusakan, itu adalah tulisan isi hati masyarakat yang kecewa berat pada wakil rakyatnya. Tapi perlu dicatat, tidak semua partai begitu. Ada partai yang berani membela rakyat, yaitu PKB, PKS, dan P3. Mereka sudah menandatangani fakta integritas untuk mendukung Hak Angket. Sisanya, Kabur,” tambahnya.
Poin paling keras disampaikan Syah Arif terkait hilangnya kepercayaan publik terhadap Walikota dan para pejabat.
“Tadi saat teks jawaban Walikota dibacakan, reaksi masyarakat sudah jelas: SUDAH TIDAK PERCAYA. Prinsipnya sederhana, seperti rumah tangga saja: kalau sudah tidak percaya, ya cerai. Tujuan kami tetap satu, yaitu MEMAKZULKAN. Insya Allah kalau Dewan masih punya hati dan otak yang berpihak ke rakyat, masalah ini sudah beres hari ini juga,” serunya.
Status Hak Angket: Dukungan Terus Dikumpulkan
Hingga malam ini, dokumen permohonan Hak Angket telah ditandatangani oleh 7 orang anggota dewan, yang mana 3 partai utamanya adalah PKS, P3, dan PKB. Secara aturan, persyaratan minimal adalah 25% suara atau sekitar 18 anggota dewan. Meski angka itu sudah cukup, pihak masyarakat menginginkan dukungan yang lebih besar agar langkah ini menjadi bukti kekuatan suara rakyat.
“Sebenarnya 25% atau sekitar 18 suara itu syarat cukup. Tapi kami ingin dukungan yang lebih besar, agar terlihat keren dan tegas seperti contoh di daerah lain. Hari ini kita lihat kualitas dewan kita: ada yang mau hidupkan semangat rakyat, ada yang diam saja, ada yang menolak. Kecuali tiga partai tadi, mereka komprehensif dan berpihak,” jelas Syah Arif.
Syah Arif juga mengumumkan langkah lanjutan strategi gerakan. Massa besar akan mulai dipulangkan, namun perjuangan tidak berhenti.
“Massa sudah mulai pulang, dan besok saat pertemuan jam 2 siang sesuai kesepakatan dengan polisi dan DPRD, kami tidak akan mengerahkan massa besar lagi. Cukup wakil saja yang hadir. Tapi ingat, malam ini kami AKAN MENDIRIKAN TENDA POSKO. Kami akan menetap di sini sampai tuntutan terpenuhi. Kami hanya menunggu tanda tangan tambahan dari fraksi-fraksi lain yang masih punya nurani membela rakyat,” tegasnya.
Bawa Bukti Hukum: Dugaan Penistaan Agama dan Korupsi
Gerakan ini tidak hanya berhenti pada demonstrasi, namun disiapkan hingga ke ranah hukum. Syah Arif menegaskan bahwa data dan alat bukti sudah dikumpulkan.
“Kami tidak sekadar teriak. Kami punya tahapan dan kami punya data. Nanti kami akan lengkapi dengan bukti-bukti nyata untuk dilaporkan ke kepolisian. Ada dugaan kuat penistaan agama akibat perjanjian yang dilanggar, serta dugaan kolusi dan korupsi. Itu semua adalah alat bukti sah yang akan kami serahkan. Kami serius memproses ini sampai tuntas,” pungkas Syah Arif.
Jadwal Pertemuan Besok
Difasilitasi pihak kepolisian, pertemuan langsung antara perwakilan Forum RT/RW, elemen masyarakat, dengan jajaran DPRD Kota Sukabumi yang tidak terlaksana malam ini, telah disepakati ulang untuk dilaksanakan pada Rabu, 3/06/2026 pukul 14.00 Wib.
Pertemuan ini menjadi penentu apakah DPRD akan merespons aspirasi rakyat atau justru semakin menjauh dari konstituennya!
Red/HJS
