Kabarjournalist.com – Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Wawan Juanda dan Ketua Komisi 3, Gagan Rachman Suparman menerima pengaduan dari Forum Guru Bersertifikasi terkait pemotongan Tunjangan Kinerja Guru Bersertifikasi selama dua bulan terakhir. Rabu,29/03/2023.
Informasi yang diperoleh kabarjournalist.com dari seorang guru yang ikut dalam hearing tersebut mengatakan bahwa apa ya g dilakukan oleh guru-guru ini sebagai bentuk keluhannya atas pemotongan Tukin ini.
“Ya, guru-guru yang datang ini ke DPRD untuk mengadukan apa yang menjadi keluhan selama 2 bulan ini,” jelas Dadang.
Menurutnya dengan mendatangi ke DPRD ini diharapkan dapat membantu apa yang menjadi keluhan pemotongan Tukin para guru-guru yang bersertifikasi tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi 3, Gagan Rachman Suparman saat memberikan penjelasannya terkait hearing yang dilakukan dengan guru-guru bersertifikasi.
“Hari ini kami menerima dari Forum guru-guru sertifikasilah. Yang menyampaikan beberapa hal berkaitan pemotongan 72 persen dari TUKIN, Tunjangan Kinerja,” jelas Gagan kepada Awak Media.
Dengan hal itu, dirasakan sangat menyulitkan karena apa yang disampaikan oleh para guru-guru tersebut, menurut Gagan, dari Komisi 3 tidak mengetahui terkait hal tersebut.
“Kami justru tidak mengetahui bermacam hal yang disampaikan tadi , justru saya sangat kaget selaku Ketua Komisi 3. Dan tentunya karena saya tidak dari badan anggaran. Dan kami juga dari komisi 3 ada beberapa rekan kami yang di badan anggaran menyampaikan tidak mengetahui akan pemotongan yang sudah dilakukan selama 2 bulan ini,” ungkapnya.
Komisi 3 akan melakukan advokasi terkait keluhan guru-guru bersertifikasi ini kepada TAPD dan meminta alasan serta kejelasan dari TAPD.
“Kami mengetuk hati nurani bapak Walikota selaku pemegang atau yang merekomendasikan Perwal ini dibuat dan tentunya direkomendasikan untuk dilaksanakan agar supaya ada senantiasa perubahan yang tentunya tidak terlalu sangat menyakitkan,” ucapnya.
Guru-guru ini merupakan ujung tombak dalam mendukung anak-anak bangsa ini mendapatkan pendidikan dan semua itu dilakukan secara sukarela , walaupun sudah ditunjang dengan berbagai macam kesejahteraan.
“2 hal yang kami ingin ingatkan ,jangan mengambil hak-hak yang sudah diberikan dan tentunya melalui Perwal yang sudah dibuat pada saat 2019 sehingga hari ini harus dirubah sedemikian rupa dengan penurunan yang sangat menyakitkan ,menurut kami,” imbuhnya.
Dalam satu Dinas Pendidikan menurut Gaganpun terjadi ketimpangan dimana antara Guru ASN yang sudah bersertifikasi mendapatkan potongan yang sedemikian besar, namun kenapa Kepala Sekolah ini malahan naik dan instansi lain pun sama.
“Kalo ini berjalan sesuai dengan keadilan, kekurangan atau penurunan 19 persen ini atau 16 persen ini harus ditanggung secara bersama. Ini bersama dengan semua jajaran ASN yang ada di Kota Sukabumi,” pungkasnya.
Dengan hal ini, mengharapkan agar Guru-guru ini mendapatkan porsi yang sesuai.
Red/Hendra Jo Sofyan
