Kabarjournalist.com – BANDUNG – Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya bersama Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala UPT se-Jawa Barat dan Sub Bagian Keuangan dan BMN Kemenkumham Jabar dan UPT pagi ini (Jum’at, 04/08/2023) mengikuti Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 secara Virtual melalui Aplikasi Zoom langsung dari Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadanyana kepada Menkumham R.I Yasonna, H. Laoly didampingi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy. O.S Hiairej, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah.
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadanyana dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas segala kerjasama yang telah diberikan Kemenkumham demi lancarnya pemeriksaan keuangan.
“Pemeriksaan dimaksudkan agar entitas yang diperiksa dapat menggunakan keuangan negara sesuai peruntukannya. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara didasarkan kepada Peraturan BPK nomor 1 Tahun 2021. Jenis pemeriksaan berupa Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan PDTT,” ucap Nyoman.
Hasil dari pemeriksaan akan menunjukan bagaimana pengelolaan keuangan negara dilakukan sehingga menjadikan Opini. Kemenkumham memiliki peran penting bagi pencapaian pemerintah pusat. Kemenkumham adalah satu dari 12 Kementerian yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden R.I atas kontribusi PNBP kepada negara.
Nyoman menyatakan bahwa Kemenkumham mendapatkan Opini atas Laporan Keuangan yang didapat tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah ditunjukan Kemenkumham dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi Dharma Bakti kita kepada Bangsa dan Negara,” ujarnya..
Menkumham R.I Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada BPK yang telah membatu Kemenkumham dalam memberikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan serta tepat waktu yang pada akhirnya memperoleh Opini WTP ke 14 pada tahun 2022.
“Saya mengingatkan kepada jajaran Kemenkumham untuk tidak lantas berpuas diri, tetapi sebagai penyemangat untuk bisa menjadi
lebih baik di tahun-tahun mendatang. Sinergitas dan kerjasama, pengawasan yang telah terjalin dengan BPK semoga dapat terus ditingkatkan dalam melaksanakan Tata Kelola Keuangan Negara yang baik dan benar,” Ucap Yasonna.
Menurutnya, adapun langkah-langkah dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang efektif, transparan dan akuntabel yaitu :
1. Tingkatkan kecermatan dan Konsistensi dalam Pengawasan dan Pengendalian,
2. Tingkatkan Kepatuhan,
3. Lakukan Pengawasan dan Pengendalian penatausahaan kas,
4. lakukan penertiban, pengawasan, pengendalian atas penatausahaan persediaan dan aset,
5. Lakukan Inventarisasi atas pemanfaatan aset tetap,
6. Lakukan Proses Identifikasi dan verifikasi atas properti investasi,
7.lakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran, 8. Koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu :
1. Optimalisasi perencanaan anggaran berdasarkan perencanaan kebutuhan yang cermat untuk mendukung pencapaian visi sesuai Renstraentitas
2. Agar kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan cermat dengan mempertimbangkan aspek tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga dan tepat waktu melalui rekanan/vendor yang kompeten dan kompetitif
3. Peningkatan kualitas manajemen aset melalui kegiatan inventarisasi pengadaan dengan memperhatikan aspek interoperabiltas dan menghindari pembelian berulang dan tidak berfungsi
4. Optimalisasi peran APIP melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi asistensi dan advisory untuk perbaikan sistem yang lebih efektif untuk mencegah penyimpangan dan temuan berulang dan bersinergi dengan BPK dalam kegiatan pemeriksaan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
5. Agenda Nasional Tahun 2024 antara lain adalah pengamanan pemilu Presiden/Wakil Presiden, Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah yang perlu didukung semua pihak agar berjalan baik, sukses, aman dan tertib.
