Kabarjournalist.com – Sukabumi – Proses penyusunan kepengurusan baru Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Sukabumi mulai menuai sorotan. Sejumlah unsur yang tergabung dalam tim formatur mengaku tidak lagi dilibatkan dalam tahapan akhir penyusunan kepengurusan, meski sebelumnya ikut terlibat dalam proses pembentukan formatur pasca terpilihnya ketua baru Kwarcab Pramuka Kota Sukabumi.
Sorotan tersebut disampaikan Miftahudin, Ketua Kwarran Cibeureum, yang juga merupakan perwakilan unsur kwartir ranting dalam tim formatur penyusunan kepengurusan. Didampingi Ketua Kwarran Gunungpuyuh, Sutrisno, Miftah mengaku kecewa karena aspirasi yang sempat disampaikan dalam rapat awal dinilai tidak pernah ditindaklanjuti hingga proses penyusunan pengurus berjalan.
“Pada awalnya kami mewakili unsur Kwarran dalam tim formatur. Total ada lima orang dalam formatur, terdiri dari unsur utusan wali kota, ketua terpilih, dan perwakilan Kwarran. Kami sempat diundang rapat di rumah dinas wali kota dan waktu itu aspirasi kami ditampung. Namun setelah itu tidak ada lagi pembahasan lanjutan yang melibatkan kami,” ujar Miftahudin, Jumat (05/06/2026).
Miftah menegaskan, keberadaan tim formatur tersebut bukan dibentuk secara sepihak, melainkan merupakan amanat Musyawarah Cabang (Muscab) Kwarcab Pramuka Kota Sukabumi. Pembentukan tim formatur juga dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh anggota formatur sebagai dasar penyusunan kepengurusan periode mendatang.
“Tim formatur ini merupakan amanat Muscab. Bahkan ada berita acara penyusunan formatur yang ditandatangani seluruh anggota formatur. Karena itu kami beranggapan proses penyusunan kepengurusan seharusnya dilakukan secara bersama-sama sesuai hasil Muscab, bukan berjalan tanpa melibatkan seluruh unsur formatur,” tegasnya.
Menurutnya, saat rapat awal berlangsung, sejumlah masukan terkait komposisi kepengurusan sempat disampaikan, termasuk usulan nama-nama yang dinilai layak masuk dalam struktur kepengurusan Kwarcab. Namun hingga kini, ia mengaku tidak mengetahui sejauh mana usulan tersebut dipertimbangkan.
Miftah menuturkan, pihaknya bahkan sempat mengusulkan satu nama untuk masuk dalam struktur kepengurusan. Namun usulan tersebut disebut harus dibahas dalam forum rapat. Ironisnya, hingga kini forum lanjutan yang dimaksud tidak pernah digelar.
“Kami mengusulkan satu nama untuk masuk dalam kepengurusan. Tapi jawabannya waktu itu harus dibahas dalam forum rapat. Yang menjadi pertanyaan, rapatnya tidak pernah ada lagi, tetapi di luar sudah beredar informasi bahwa kepengurusan baru sudah terbentuk,” katanya.
Polemik semakin menguat setelah beredar informasi mengenai keberadaan grup komunikasi pengurus baru Kwarcab
Pramuka Kota Sukabumi. Bahkan, menurut Miftah, sejumlah dokumen internal yang beredar disebut telah menggunakan cap dan tanda tangan kepengurusan baru, padahal Surat Keputusan (SK) kepengurusan belum diterbitkan secara resmi.
“Yang saya heran, sekarang sudah muncul grup kepengurusan baru. Bahkan sudah ada cap dan tanda tangan pengurus baru, padahal setahu saya SK belum keluar. Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kami,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan mekanisme penyusunan kepengurusan yang seharusnya melibatkan seluruh unsur formatur.
Sejumlah pihak menilai proses pembentukan pengurus baru terkesan berjalan tertutup dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi perwakilan kwartir ranting untuk memberikan masukan hingga tahap finalisasi.
Di sisi lain, muncul pula kritik dari sejumlah kalangan internal Pramuka yang menilai komposisi kepengurusan baru didominasi wajah-wajah baru yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Kritik tersebut mengemuka mengingat Ketua Kwarcab Pramuka Kota Sukabumi yang terpilih merupakan istri Wali Kota Sukabumi.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Ketua Kwarcab Pramuka Kota Sukabumi maupun unsur formatur lainnya terkait tudingan bahwa penyusunan kepengurusan dilakukan secara sepihak.
Sejumlah pengurus kwartir ranting berharap polemik tersebut dapat segera dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi kepramukaan yang selama ini dikenal menjunjung tinggi prinsip musyawarah, keterbukaan, dan kebersamaan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Red/HJS
