Kabar Journalist

Home / Nasional / Pendidikan / Peristiwa / Sukabumi / TNI/POLRI

Sabtu, 15 Juli 2023 - 07:56 WIB

KCD Pendidikan Wilayah V Provinsi Jabar Di Geruduk Massa. Terkait Sistem Zonasi PPDB !

Kabarjournalist.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2023  atau PSB Online  jenjang SD, SMP, SMA dan SMK merupakan sebuah rangkaian kegiatan sistematik yang dirancang untuk mengatur penyelenggaraan PPDB mulai dari persiapan (pra pendaftaran), pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan, seleksi hingga batas kuota daya tampung, pengumuman hasil seleksi secara terbuka, hingga daftar ulang, namun sangat di sayangkan dari tahun ketahun PPDB tersebut selalu jadi permasalahan  Masyarakat, seperti halnya di wilayah Sukabumi

Hampir ratusan Massa yang yang yang terdiri dari Mahasiswa komunitas ojek online (Ojol), Organisasi Kemasyarakatan/ Kepemudaan (Ormas- OKP)  tergabung dalam  dalam satu wadah Aliansi Masyarakat Sukabumi Menggugat, melakukan Seruan Aksi Kerakyatan” Tolak Sistem Zonasi Pendidikan PPDB Di Sukabumi” digelar di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat. Jalan Selabintana Km.6 No 398, Karawang, Kecamatan/ Kabupaten Sukabumi

Baca Juga  Hearing Dialog Pimpinan dan Anggota Komisi 3 Terkait Seleksi Dewan Pendidikan Kota Sukabumi Diduga Unprosedural

Koordinator aksi/ Ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa asal Sukabumi (PB Himasi) Kota Sukabumi Danial Fadilah, menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jabar melalui KCD wilayah V Jabar, untuk menghapus sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kota Sukabumi.

Jika terus berkelanjutan sistemnya seperti ini dari tahun ke tahun maka akan terus jadi permasalahan Masyarakat, di dunia pendidikan, dan bagaimana adik- adik kita untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA namun mendapatkan kesulitan dengan sistem zonasi, jangankan di kasih kesempatan untuk berjuang masuk untuk mendaftar kesekolah yang dituju saja tidak.

Baca Juga  Meriahkan Peringatan Hari Bhayangkara ke-78, Polres Sukabumi Gelar Jalan Santai

Masih kata Fadil sistem PPDB zonasi ini  keberadaannya menjadi perdebatan dan dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah saat ini tidak adil dalam menerapkan sistem PBDB, ironisnya ada siswa yang diduga  titipan untuk bisa lolos dan masuk ke sekolah favorit.

Terkait dengan titipan siswa juga sangat menjadi sorotan kita bersama, artinya kalau titipan itu dianggap sebuah pengecualian lantaran kondisi Sukabumi saat ini dianggap belum siap. Maka pengecualian itu tidak hanya untuk anggota dewan saja namun untuk semua lapisan masyarakat,

Baca Juga  KAPOLSEK CITAMIANG SUKABUMI IMBAU PELAJAR HINDARI AKSI KENAKALAN REMAJA

Koordinator Pengawasan SMA KCD Pendidikan Wilayah V Sukabumi, Iwan Setiawan menjelaskan sistem PPDB jalur zonasi saat ini sangat ketat.

Jadi sistem zonasi sekarang sudah betul-betul strict (ketat) sehingga ruang untuk intervensi manusia di sistem zonasi hampir tidak ada. Sebab, titik koordinat GPS membaca alamat yang di input oleh peserta didik yang mendaftar sesuai alamat kartu keluarga (KK), ucapnya

Menurutnya , PPDB pendaftaran siswa akan masuk kedalam aplikasi. Setelah mereka mengisi berkas, lalu menentukan titik zonasi versi peserta.

“Peserta bisa jadi itu tidak sama titik zonasi yang mereka tentukan dengan alamat yang di input dalam Kertu Keluarga,” tandasnya

Red/Jo

Jurnalis : Iwan

Share :

Baca Juga

Sukabumi

Kapolres Sukabumi Kunjungi Korban Salah Tangkap, Maruly: Saya Ingin Mendengar Langsung Dan Juga Memastikan Kondisi Korban.

Kriminal

Dua Warga Gedong Panjang Diduga Terkena Bacokan Senjata Tajam Geng Motor

Ekonomi

How One Furniture Manufacturer Goes ‘Beyond Sustainability’

Sukabumi

PENGUKUHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KADES, BUPATI MINTA KADES OPTIMALKAN PERAN UNTUK MASYARAKAT

Sukabumi

Wisuda Ke-1 Sarjana Sidang Senat Terbuka STMIK Al-Fath Telah Mencetak 212 Sarjana Komputer

Sukabumi

Serap Informasi Kamtibmas, Kapolres Kota Sukabumi Ngariung Bareng Pemudik

TNI/POLRI

Berkedok Ngaku Bagian Pegawai KPK, Pelaku Peras ASN Hingga Ratusan Juta di Bogor

Hukum

Mantan Ketua DPRD Jabar Jalani Sidang Lanjutan Perkara Dugaan TPPU. Ini Dakwaannya !!