Kabarjournalist.com – Seorang Pekerja Migran Indonesia asal , Cijangkar , Kecamatan Citamiang , Kota Sukabumi membuat Laporan Pengaduan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukabumi Kota diduga terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh salah satu Sponsor pemberangkatan PMI yang berada di wilayah Kota Sukabumi.
PMI yang bernama RN ,warga Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi yang diberangkatkan ke Arab Saudi ini untuk dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga.
Namun setelah berjalan kurang lebih 1,5 bulan bekerja sebagai ART disana, RN dipulangkan oleh majikannya ke Indonesia setelah diketahui dirinya sedang hamil 2 bulan 3 minggu (13 Minggu).
“Saya melaporkan hal ini , saya merasa dirugikan karena Medical tidak sesuai. Saya diberangkatkan dalam keadaan hamil,” ucap Korban kepada Kabarjournalist.com usai dirinya keluar dari ruangan Unit PPA Polres Sukabumi Kota.
Menurutnya saat pemeriksaan di Klinik VM didampingi diduga Sindikat yang memberangkatkan nya ini, Ia mengaku tidak diberitahu terkait hasil pemeriksaan tersebut.
“Saya tidak diberitahu hasil pemeriksaan ini dan ketika sudah 1,5 bulan kerja disana, baru tahu kalo hamil,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Hukum Lembaga Gerhana Pro, Angga Anshari Setiawan,SH., yang mendampingi Korban untuk mengadukan perkara ini ke Pihak Kepolisian dan selanjutnya dilakukan BAP oleh Petugas dari Unit PPA Polres Sukabumi Kota kepada Pelapor berlangsung selama lebih kurang 4 Jam.
Dalam keterangannya, Angga bersama Ketua Pimpinan Cabang(DPC), Gerhana Pro, Deden , Kabid Humas dan anggota lainnya menjelaskan terkait kronologis PMI yang didampinginya ini kepada Kabarjournalist.com di Mapolres Sukabumi Kota.
“Kami mengadukan hal ini dikarenakan ada proses yang salah yah, tata cara pengiriman dan untuk pengguna perseorangan jelas mengkangkangi uu no 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 81.” ujar Angga kepada Kabarjournalist.com
Menurut Angga, mereka yang memberangkatkan ini diduga tidak memiliki ijin dan berbentuk PT sehingga tidak berhak untuk melakukan kegiatan tersebut.
PMI yang dikirimkan dalam keadaan mengandung ini diduga dalam menjalankan proses dan tahapan-tahapan pengiriman, mereka tidak sesuai dengan apa yang dipenuhi sebagaimana mestinya.
“Seperti halnya Medical ,jadi Medicalnya asal-asalan karena kenapa tidak terdeteksi bahwasanya PMI ini dalam keadaan mengandung tetap dikirimkan,” ulasnya.
“Dan kemaren kita menelusurinya bahwasanya si PMI ini disuruh untuk menggugurkan kandungan oleh si Pemroses ini dengan istilah biar sama-sama enak biar kamu tetap bekerja padahal kan jelas itu melanggar aturan agama maupun aturan negara,” tegasnya.
Dari Keputusan Menteri Nomor 260 Tahun 2014 menurutnya PMI maupun TKI sudah tidak diperbolehkan untuk diberangkatkan lagi ke Negara Timur Tengah untuk menjadi pekerja namun hal tersebut masih saja terjadi hingga saat ini.
Selanjutnya, Angga sebagai Kuasa Hukum dari korban ini menerangkan bahwa setelah dilakukan BAP tersebut, Penyidik akan memanggil para Terlapor dan segera menindaklanjutinya termasuk Klinik VM yang melakukan Medical Check Up korban sebelum diberangkatkan untuk dimintai keterangannya.
Red /HJS
